BupatI Malaka Tidak Intervensi Urusan Proyek Pembangunan Jalan di Botin Leobele – Malaka

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran memastikan tidak mengintervensi urusan Proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina – Kantor Camat Botin Leobele senilai Rp 4.1 Miliyard yang dikerjakan PT Indo Raya Kupang tahun 2018 Silam.

Bupati juga menandaskan bahwa dirinya tidak menipu pihak pengusaha karena bupati ada kaki tangan yang mengurus tugas yang sifatnya teknis yakni dinas PUPR Kabupaten Malaka atas nama Pemerintah.

Bupati mengingatkan, tugas Bupati adalah bersama DPRD menetapkan Perda tentang APBD, kemudian APBD kalau sudah jadi dibreackdown ke DPA dan penanggung jawabnya sudah diserahkan ke masing-masing dinas teknis. Dinas teknis yang punya kewenangan untuk mengurus semuanya termasuk proses pencairan keuangan dan mengurusi semua kegiatan pelaksanaan di lapangan.

Kalau Bupati ikut campur dalam urusan dinas teknis itu Kriminal atau pidana. Kecuali ada hal luar biasa Bupati bisa ikut campur untuk penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan administrasi negara.

Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di kediaman Haitimuk- Malaka, Kamis (2/4-2020).

Dikatakannya, terkait urusan proyek Bupati tidak ikut-ikutan mengurusi karena itu ranahnya ada pada dinas teknis terkait.

” Terkait urusan pekerjaan proyek Bupati hanya menerima laporan dari dinas teknis, menerima laporan dari APIP dan Auditor Negara sehingga Bupati tidak ikut campur dalam urusan teknis”.

” Tolong pelajari aturannya dan harus mengerti tata kelola pemerintahan terutama tentang pengelolaan proyek sehingga tidak ngawur dan tidak sembarang menyebut sebab kalau salah sebut maka efeknya sangat panjang”.

” Kita minta kepada semua rekanan yang berpartisipasi di Malaka supaya pelajari aturan agar tidak salah menyebut seolah semuanya ada di Bupati”.

“Memang benar Bupati punya kewenangan tetapi semua kewenangan sudah dibagi habis kepada semua perangkat daerah dan masing-masing perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi Bupati”.

” Bupati tidak intervensi tetapi Bupati selalu menekankan kepada staf untuk pedomani aturan, jaga baik-baik martabat dan laksanakan pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing”.

“Kalau tidak mengerti baca aturan dan tanya orang yang mengerti. Tetapi orang lain tidak boleh intervensi karena masing-masing kita telah diberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *