Bupati Malaka : Pemerintah dan Gereja Harus Bersinergi Atasi Persoalan Migran

Malaka – Pemerintah dan Gereja harus bersinergi untuk mengatasi persoalan migran . Basis untuk mengatasi persoalan itu yakni harus ada ketahanan rumah tangga dari semua aspek.

Dalam konteks Malaka, Pemerintah berkewajiban membuka lapangan kerja bagi warganya dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki.

Cara kedua, rakyat harus dibekali keterampilan. Pendidikan kita harus berorientasi keterampilan dan menghasilkan.

Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan disela kegiatan rekoleksi Kategorial Adventus hari pertama bagi para pejabat, ASN, Pastor, Suster di Aula Dekenat Malaka, Betun, Senin (2/12-2019)

Dikatakannya, dalam mengurusi masalah migran harus melibatkan sinergitas antara pemerintah dan gereja. Tetapi untuk mengurusi masalah migran harus dari hulu dan hilir.

” Ijin keluar negeri itu bukan dikeluarkan pemda tetapi dari pempus. Kemudian orang perorang kita tidak bisa jaga karena cari hidup itu orang punya hak. Bilangnya kerja di Kalimantan tetapi ternyata menyeberang kesebelah kita juga tidak tahu”.

” Namun satu hal yang pasti basisnya itu harus ada ketahanan rumah tangga dari semua aspek”.

“Selaku bupati saya buka lapangan pekerjaan dengan mengoptimalkan potensi kita dibidang pertanian, ladang garam, tambak bandeng dan tambak udang dan sektor lainnya”

“Pantai kita 81 km panjangnya dan tidak ada tebing. Jadi kalau ada investor yang datang kerja kita minta supaya penuhi persyaratan yang kita tentukan yakni investor datang bawa teknologi dan uang . Sedangkan rakyat punya tanah dengan konsep kerja Usaha bersama. Jadi perusahaannya harus join dan rakyat jangan jadi penonton. Kepemilikan modal bersama dan hasilnya dibagi berdasarkan kepemilikan”.

“Kita juga bisa buka lapangan pekerjaan melalui usaha itu. Ada teman yang berpengalaman didalam memproduksi garam mengatakan dalam 1 ha garam bisa menyerap tenaga kerja 5-8 tenaga kerja. Kalau kita kelola 3000 ha ladang garam bisa serap 15 ribu tenaga kerja dengan dibayar dengan UMR Propinsi sesuai ketentuan Gubernur NTT” .

“Terkait garam Malaka kita harus lihat produksinya dulu baru kita keluarkan ijin supaya investor tidak tinggalkan pekerjaan seperti di Kupang. Kita harus belajar dari pengalaman diatas supaya tidak kecolongan”.

“Kita minta kepada rakyat untuk memiliki ethos kerja karena potensi kita banyak . 206 SD untuk jahit seragam 2 stel saja sudah berapa hasilnya? Peluang seperti ini yang harus ditangkap. Kita harus berani belajar dan merubah mindset kita tentang dunia kerja dan mau menangkap peluang yang ada. Banyak saudara kita yang datang di Malaka dan berusaha disini dan hidup mereka lebih baik dari sebelumnya”.

Ketika ditanya wartawan terkait pesan Bupati menjelang Natal, Bupati SBS mengatakan Natal itu damai sehingga kita harus siapkan suasana damai itu.

“Harapan kita seluruh rakyat di Malaka hidup dalam kedamaian, saling menghargai , saling membantu, saling menolong, kerja bersama dan atasi persoalan secara bersama”

Menyinggung soal topik rekoleksi, Bupati yang juga Pemrakarsa Program RPM itu mengatakan rekoleksi yang digelar dengan topik terkait migran. Pertanyaan mendasarnya kenapa anak-anak keluar dari Malaka? .

“Sebelum saya giring kesana saya tanya Bapak Uskup yang kita cerita itu Musa dan pengikutnya keluar dari Mesir ke tanah terjanji.
Pertanyaannya kenapa sebelumnya mereka dari tanah terjanji itu sebelumnya ke Mesir? Bapak Uskup jawab bahwa itu untuk cari makan” .

” Jadi karena di Malaka tidak ada makan maka mereka keluar cari makan diluar Malaka.  Oleh karena itu tugas kita baik pemerintah dan gereja harus ciptakan makanan disini supaya mereka tidak jalan cari makan diluar Malaka. Caranya, semua potensi yang ada kita optimalkan”.

“Jadi omong tentang migran itu hanya dua yakni orang keluar daerah karena mau cari makan.
Tugas kita adalah kita harus buat makan disini supaya orang tidak cari makan diluar dengan cara membuka lapangan pekerjaan”.

“Bapak presiden sendiri mengatakan pengentasan kemiskinan itu dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Sehingga presiden minta supaya aturan-aturan yang menghambat atau mempersulit ijin-ijin untuk investasi supaya dihapus”.

“Kalau anak-anak kita pergi kerja di Malaysia mereka hanya menjadi pekerja tetapi bila mereka kerja di Malaka maka mereka akan menjadi pemilik usaha. Tetapi kita harus yakinkan mereka dan harus ada buktinya”.

“Cara kedua, harus ada keterampilan. Pendidikan kita harus berorientasi keterampilan dan menghasilkan. Selama ini orang-orang kita sering mendapat informasi yang kurang benar tentang kerja diluar daerah ternyata setelah didatangi tidak sesuai kenyataan yang dihadapi. Apalagi pekerja ilegal tentu mereka tidak bisa menuntut. Ini pekerjaan kita semua termasuk wartawan” . (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *