Bupati Malaka Minta Urusan Penegakan Hukum Jangan Dijadikan Komoditi Politik

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta agar masalah penegakan hukum jangan dijadikan komodoti politik dan tidak dikaitkan dengan urusan politik karena secara substansi berbeda.

Urusan hukum itu berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum ( APH) yang melibatkan para profesional yang bertugas sebagai APH. Sementara urusan politik yang sementara digelar menyangkut kegiatan pilkada untuk memilih kepala daerah.

Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menjawab pertanyaan wartawan disela pelaksanaan Rekoleksi Kategorial bagi ASN oleh Uskup Atambua di Gedung Pertemuan Dekenat Malaka, Betun, Senin ( 9/3-2020)

Kepada wartawan Bupati Malaka menjelaskan bahwa sebagai warga negara harus taat aturan.

” Kejahatan itu dibuat karena dua hal yakni melanggar aturan dan ada niat”.

Dalam kesempatan itu Bupati Malaka meminta agar APH
menjalankan tugas dan fungsinya secara profesiinal dan sesuai ketentuan.

” Kita yang lain itu tidak usah presure dan intervensi karena Polisi Jaksa dan KPK itu adalah APH yang sangat profesional untuk mengurus mereka-mereka yang diduga melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara ”

” Urusan penegakan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik karena politik itu kaitan dengan urusan pilkada sementara urusan hukum itu berkaitan dengan APH”.

“Para kandidat tidak boleh menggunakan hal ini sebagai komoditi politik karena ini murni urusan hukum”

“Pendekatan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik.
Karena ini urusan profesional yang dilaksanakan APH”

” Sekarang kita berada di ranahnya APH sehingga tidak boleh tafsir bebas apalagi menuduh orang lain secara tidak mendasar.
Itu tidak boleh dan tidak benar” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *