Bupati Malaka Minta Pejabat Tidak Boleh Korupsi Dana Penanganan Covid 19.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta seluruh pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 di Kabupaten Malaka agar tidak korupsi dan tidak boleh aji mumpung.

Penyalahgunaan dana itu bisa berakibat fatal yakni hukuman mati.

Bupati Malaka mengatakan hal itu kepada wartawan di kediaman Haitimuk – Malaka, Senin (6/4-2020)

Bupati mengatakann penggunaan keuangan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh korupsi dan tidak boleh aji mumpung untuk menyalahgunakan dana ini karena ancamannya hukuman mati karena negara kita dalam keadaan bahaya sehingga tidak boleh ada yang bermain-main soal pemanfaatan dana dimaksud.

“Saya sudah minta kepada para pejabat yang ditugaskan mengelola anggaran dimasing-masing instansi agar mengurusnya dengan sebaik-baiknya”.

” Terkait anggaran Pencegahan Covid 19 sudah ada perintah dari Bapak Presiden yang sudah dijabarkan lebih lanjut oleh Mendagri dan Mentri Keuangan supaya semua uang yang ada dapat dialihkan untuk pencegahan penularan Covid 19″.

” Sudah ada perintah supaya semua proses pembelanjaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan, sementara dilaksanakam atau sudah dilaksanakan harus stop termasuk dana desa dapat dimanfaatkan untuk penanganan penyakit ini. Dari segi pembiayaan tidak ada masalah karena dapat dialihkan untuk penanganan penularan Covid 19″.

Seperti diberitakan media ini Pemerintah Kabupaten Malaka sudah mengalokasikan anggaran tahap awal untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp 5,4 Miliyard.

Pemerintah tetap melakukan pergeseran kegiatan karena sesuai perintah Bapak Presiden , Mendagri dan Mentri Keuangan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pergeseran dan membatalkan kegiatan lain supaya anggarannya dimanfaatkan untuk penanggulangan Covid 19 dengan catatan pemanfaatannya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Bupati menjelaskan pengalokasian anggaran itu baru tahap awal dan masih dilakukan perhitungan dan pergeseran sesuai arahan pempus untuk atasi persoalan Covid 19.

” Mengenai anggaran saya sudah buat statement bahwa tidak ada masalah karena prinsip APBD kita uang rakyat harus dikembalikan untuk rakyat, untuk rakyat tidak boleh ada kata mahal dan untuk rakyat jangan katakan tidak ada uang”.

” Uang yang ada harus dialokasikan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *