Bupati Malaka Ingatkan Masyarakat Jangan Terpancing Berita Hoax

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengingatkan warga Kabupaten Malaka agar tidak terpancing berita hoax yang menyebar di media soaial dimana ada dugaan korupsi di SKPD selalu dikaitkan dengan Bupati, jangan sampai Bupati terlibat.

Bupati Malaka mengatakan sejak ditetapkan anggaran oleh Bupati dan DPRD, Bupati tidak ikut campur tangan lagi karena itu sudah ranahnya SKPD.

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Bupati ikut -ikutan dalam urusan Proyek itu pernyataan menyesatkan karena mereka tidak tahu mekanisme penganggaran dan pekerjaan pemerintah.

Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan disela acara Rekoleksi Kategorial Bagi ASN yang dihadiri Uskup Atambua, Para Pastor, Suster dan Umat Se Dekenat Malaka di Betun, Senin ( 9/3-2020).
Dikatakannya, setiap tahun
Pemerintah selalu diperiksa dari segala penjuru baik oleh APIP , BPK secara detail dan tidak ada main-main.

” Bila ada temuan diberi waktu 60 hari untuk selesaikan. Terkadang tidak sampai 60 hari APH sudah panggil untuk klarifikasi. Mereka yang tidak tahu prosedur inilah yang omongnya sembarang tanpa dasar dan suka mengarang” .

“Pemerintah itu kerja tertib. Bila ada uang lebih disetor kembali ke negara. Ini alasannya jelas” .

” Apa yang disampaikan saat Ini bukan untuk pembelaan tetapi perlu dijelaskan secara terbuka agar dipahami bersama bahwa tudingan-tudingan miring itu ada indikasi dan maksud tertentu yang bersifat hanya untuk membuat kegaduhan dalam masyarakat”

Seperti dibetitakan media ini dalam kesempatan yang sama Bupati mengingatkan agar urusan penegakan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik karena politik itu kaitan dengan urusan pilkada sementara urusan hukum itu berkaitan dengan APH”.

“Para kandidat tidak boleh menggunakan hal ini sebagai komoditi politik karena ini murni urusan hukum”

“Pendekatan hukum tidak boleh dikaitkan dengan urusan politik.
Karena ini urusan profesional yang dilaksanakan APH”

” Sekarang kita berada di ranahnya APH sehingga tidak boleh tafsir bebas apalagi menuduh orang lain secara tidak mendasar.
Itu tidak boleh dan tidak benar” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *