Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaHeadlineHukrimRegional

Bupati Malaka Harus Bertanggung Jawab Terhadap Wanprestasi Pelaksanaan Perda Penyertaan Modal di Bank NTT

142
×

Bupati Malaka Harus Bertanggung Jawab Terhadap Wanprestasi Pelaksanaan Perda Penyertaan Modal di Bank NTT

Sebarkan artikel ini

Sekda Malaka Tidak Perlu Pinjam Suara Berlindung di Provinsi

Malaka – Bupati Malaka, Simon Nahak harus bertanggung jawab terhadap Wanprestasi Pemda Malaka terhadap Pelaksanaan Perda Penyertaan Modal di Bank NTT.

Secara aturan, Bupati Malaka harus bertanggung jawab karena berkaitan dengan Wanprestasi Pemerintah terhadap pelaksanaan Perda yang ada.

Praktisi Hukum, Sergy Klau,SH mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun- Makaka, Selasa (9/7-2024).

Dikatakannya, sesuai dengan Perda Penyertaan Modal di Bank NTT per tahunnya ditetapkan Rp 10 Miliyar tetapi faktanya dikurangi menjadi Rp 1 Miliar per tahun selama dua tahun berturut-turut. Dia mengatakan jumlah penyertaan modal yang berkurang dari Rp 10 Miliar menjadi Rp 1 Miliar itu bertentangan dengan Perda karena itu Bupati Malaka harus bertanggungjawab untuk pengingkaran terhadap Perda tersebut.

Dia mengatakan, dalam konteks Bank NTT, Pemda Malaka sebagai Pemilik Saham tidak konsisten melaksanakan Perda dan tidak ada goodwill untuk menambah PAD Malaka serta tidak mendukung Bank NTT untuk berkembang dan bertumbuh.

Sergy mengatakan terkait pernyataan Sekda Malaka, Ferdi Un Muti yang meminjam suara Pemprov NTT terkait polemik Perda Penyertaan Modal di Bank NTT di Kabupaten Malaka sebetulnya tidak perlu terjadi.

” Sekda Malaka omong tidak berdasar karena masalah di Malaka tidak bisa diintervensi Provinsi karena Kabupaten bukan bawahan Provinsi.
Sekda tidak perlu meminjam suara Pemda Provinsi karena selain tidak ada kewenangan Provinsi untuk menyelesaikan persoalan yang ada, juga menunjukkan Sekda tidak paham UU Pemda dimana Pemda Provinsi tidak bisa menderogasi Pemda Malaka”, ujarnya.

Dilansir dari media online, Mediasuararakyatindonesia.com , Senin dengan judul : Pemprov NTT Nyatakan Polemik Penyertaan Modal Bank NTT di Malaka Selesai menyebutkan Penyertaan modal yang dipolemikan anggota DPRD Kabupaten Malaka asal Fraksi Golkar, Ahingku alias HMS perlu diakhiri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menyatakan sikapnya dengan meminta agar Pemerintah dan DPRD Kabupaten Malaka menyelesaikan urusan rumah tangga tersebut, sehingga selesai.

Pernyataan sikap Pemprov NTT itu disampaikan Sekda Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si sesuai pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Drs. Bernhard Menoh, MT dalam rapat evaluasi Perda LKPJ atas APBD Kabupaten Malaka Tahun 2023 di Kupang, Senin (8/7/24).

Menurut Bernhard sebagaimana yang disampaikan Sekda Ferdinand, penyertaan modal menjadi urusan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama setiap Pemerintah dan DPRD. Sehingga, Pemprov menghendaki agar polemik pernyataan modal ke Bank NTT di Kabupaten Malaka segera diakhiri.

Pemprov tidak bisa memberi solusi, karena penyertaan modal sebagai urusan rumah tangga secara internal. Sama halnya di provinsi, pemerintah memberi pernyataan modal sesuai kemampuan keuangan. Karena itu, polemikan itu perlu diakhiri, dan pemerintah dan DPRD Malaka segera menyelesaikannya. ( boni/berbagai sumber)