Bumdes Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Rakyat di Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak mengatakan   Bumdes sebagai lembaga sosial  tidak berorientasi pada laba atau keuntungan tetapi sebagai mesin untuk menggerakan roda perekonomi desa sehingga  harus dikelola secara profesional dan akuntabel.

Untuk itu inisiasi pembentukan Bumdes harus  berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa sehingga proses pengelolaannya oleh masyarakat  bersama pemerintah desa.

Namun yang menjadi problem adalah tingkat partisipasi masyarakat untuk mengelola potensi yang ada masih rendah sehingga BumDes yang dibentuk hanya sebagai pelengkap administrasi yang tidak memiliki kontribusi positif untuk kemajuan daerah atau desa setempat.

Kadis Agus mengatakan hal itu kepada wartawan  di Betun, Rabu (23/12-2020)

Dikatakannya,  desa yang maju,kuat dan mandiri dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat yaitu melalui aspek sosial dan ekonomi.

“Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui  dana desa dengan besaran bervariasi.Untuk  Kabupaten Malaka,setiap desa diberikan dana penyertaan modal  BumDes dengan  nilainya bervariasi kisaran Rp 40 juta sampai Rp  100 Juta perdesa tapi proses pengelolaan masih dibawah  standar bahkan tidak berjalan secara optimal sehingga dana yang ada dikembalikan ke kas desa dan sisanya bayar gaji pengurus BumDes.

“Sebenarnya kepala desa memiliki peran yang sangat vital untuk membangkitkan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada agar bisa  membawa dampak positif bagi masyarakat setempat”

“Tapi realitanya,kepala desa masih fokus pada pembangunan infrastruktur serta mengabaikan pemberdayaan ekonomi rakyat,sehingga potensi-potensi yang memiliki nilai ekonomis tidak dimanfaatkan secara baik,”

Selain itu,Agus juga menyampaiakan dari 127 desa hanya empat desa yang BumDesnya masih berjalan normal.

“Ke empat desa yaitu,Desa Wehali dan Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah,Desa Lamea,Kecamatan Wewiku,Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu”

Dirinya juga menyebutkan ada 15  Desa yang mendapat bantuan mobil dari Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT  tapi tidak berjalan efektif.

“Sehingga dampaknya kepada masyarakat bagaimana mau meningkat ekonomi masyarakat sementara mobil yang ada dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukan,ditambah lagi tingkat kemampuan masyarakat untuk mengeksplor potensi yang ada masih standar.Dalam konteks ini masyarakat dininabobokan dengan  pola konsumtif ketimbang produksi,”

” Oleh karena itu,pemerintah desa harus menjadi pelopor dan mampu membaca peluang sehingga potensi yang ada dikesplore dan dimanfaatkan secara optimal yang bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya dengan penyertaan modal BumDes yang digelontorkan oleh pemerintah bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat”. ( boni)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *