Buka Kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020- Bupati Malaka Minta Para Pemuka Masyarakat Harus Jadi Agen Informasi Untuk Tekan Stunting

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Malaka baik itu pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan para pejabat di lingkup Pemkab Malaka harus menjadi agen informasi untuk rakyat

Bupati berharap dari rembuk stunting ini, para elemen terkait dapat menerima masukan dari tim Provinsi sehingga menjadi agen di masyarakat.

Para tokoh agama, para camat, Kepala Desa dan pejabat sektor terkait harus menjadi agen untuk  sosialisasikan ke warga. Kaya yakin dengan kerjasama semua elemen, stunting yang masih tinggi di Malaka bisa ditekan seminimal mungkin.

Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan usai membuka kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2020 Kabupaten Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (25/6-2020)

Dikatakannya, hingga saat ini stunting masih di Kabupaten Malaka masih cukup tinggi sehingga diharapkan dari Rembuk Stunting yang digelar kedepan permasalahan stunting di daerah ini bisa ditekan seminimal mungkin.

” Stunting di daerah ini masih cukup tinggi.  Alasan Stunting tinggi karena pola asuh yang kurang bagus”.

“Sesuai persyaratan kesehatan, untuk memastikan tingkat pertumbuhan bayi itu bagus maka sejak bayi lahir selama enam bulan harus diberikan ASI eksklusif”.

” Kenyataan di lapangan saat bayi lahir apalagi ibu bayi bekerja maka perhatian semakin minim. ASI eksklusif selama enam bulan jarang diperhatikan”.

“Waktu bayi lahir enam bulan berjalan ibunya  pergi kerja sehingga bayi dititip pada neneknya. Karena itu jelas Stunting tinggi. Soal makanan sangat layak dikonsumsi karena daerah Malaka cukup subur,”

“Kesulitan yang dialami pemerintah adalah tidak bisa membantu kepala keluarga apabila pasutri belum menikah. Ada pasutri yang masih tinggal menumpang dengan orangtuanya”.

“Ada pasutri yang belum menikah setelah punya anak bapak tidak bertanggung jawab. Bagaimana pemerintah bisa bantu kalau administrasi kependudukan belum punya. Pemerintah buat program dengab bantuan maka harus ada Kartu Penduduk sah,” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *