Bria Seran Buat Sejarah Baru Capai Predikat Terbaik WTP Sebagai Bupati Perdana Malaka

Bupati Perdana Malaka, Stefanus Bria Seran dapat menorehkan dan membuat sejarah baru selama masa kepemimpinannya Periode pertama meraih predikat terbaik WTP

Penyusunan laporan  keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malaka tahun 2019 di masa kepemimpinan Bupati Perdana Kabupaten Malaka , Stefanus Bria Seran kali ini Pecahkan Rekor dan patut diapresiasi

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana, usai menyerahkan Piagam penghargaan mewakili Kementrian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten  Malaka yang diterima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Malaka, Meserasi Ataupah di aula Kantor Bupati Malaka, Selasa (10/11/2020)

Dikatakannya, dengan pencapaian predikat terbaik WTP , tidak sia – sia kerja keras semua elemen di Pemerintahan Kabupaten Malaka yang baru seumur jagung ini,

” Menerima penghargaan itu tentu perjuangan yang tidak didapat satu atau dua hari”

” Saya yakin dan percaya untuk mendapatkan opini WTP ini Semua Stake holder terkait berjuang untuk meraihnya dan apresiasi penghargaan itu hasil dari kerja keras organisasi perangkat Daerah (OPD)”

“Karena,Laporan Keuangan –
Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun, itu adalah hasil konsolidas kerja dari masing masing organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka apresiasi ini apresiasi yang patut dihargai yang dibanggakan oleh OPD”

” Meraih WTP yang penuh perjuangan itu, lebih sulit untuk mempertahankannya, maka Pekerjaan Rumah (PR) dari kabupaten Malaka adalah menjaga laporan pemerintahan daerah tahun 2020, Semoga setelah meraih penghargaan ini dan saya yakin tidak menjadi eforia berlebihan walaupun raihan ini adalah kebanggaan, dan lakukan langkah – langkah kongkrit dan strategis mengantisipasi menyusun laporan keuangan tahun 2020″

“Saya ingin sampaikan bahwa akutansi pemerintah tidak ada perubahan secara substansial meskipun kita berada di tahun Pandemi Covid-19, Jadi penyusunan laporan keuangan daerah tidak ada perubahan relaksasi terhadap standar akuntansi, tetap harus disusun dengan standar akuntansi pemerintah yang sesuai”

” Maka yang menjadi perhatian penting seluruh OPD dalam menyusun dan menyelesaikan dokumen – dokumen sumber untuk kepentingan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat dilakukan pengakuan, pengungkapan, dan penyajian yang memadai pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, harus melakukan pendetailan belanja penanganan pandemi Covid-19″

“Standart akutansi pemerintah dalam hal ini turunannya yang dituangkan didalam panduan teknis akuntansi edisi 29 april 2020 memberikan panduan mengenai cara penyajian, pengakuan dan pengungkapan penanganan pandemi Covid-19 yang harus dituangkan secara paripurna pada catatan , atas laporan keuangan yang merupakan salah satu unsur dari LKPD, sedangkan penanganan – penanganan yang lain tidak mengalami perubahan,”  tandas Lydia. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *