( Photo : Ketua DPD PD NTT , Leonardus Lelo bersama Petinggi Bakomstra DPD PD NTT)
Bakomstra DPD Partai Demokrat NTT diminta tidak memasung atau melarang para kader Partai Demokrat NTT untuk berkomentar di media terkait isu yang berkembang seputar berbagai persoalan yang terjadi didalam tubuh Partai Demokrat belakangan ini.
DPD Partai Demokrat NTT harusnya bangga dengan kadernya yang kritis dan bersuara di Media untuk membesarkan partai. Apalagi hak berbicara dan mengeluarkan pendapat itu juga diatur dalam UUD 1945, kenapa di larang? Mereka yang bersuara saat ini sangat sayang partai untuk besar kedepan. Tindakan
Bakomstra ini patut disesalkan karena tidak sesuai spirit perjuangan Partai Demokrat.
Seharusnya, Bakomstra DPD PD NTT bisa berperan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan berbagai persoalan agar tidak menjadi pertanyaan publik terutama para kader partai Demokrat yang dirugikan karena kebijakan Partai menghentikan sepihak para Ketua DPAC di beberapa Kabupaten di NTT.
Bagi saya, himbauan Bakomstra DPD PD NTT itu bentuk pemasungan dalam berdemokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat, sehingga himbauan itu tidak boleh terjadi dalam tubuh Partai Demokrat. Sebagai Pengurus dan Ketua DPAC Partai Demokrat sudah berjuang tanpa pamrih dan membesarkan Partai Demokrat namun dihempaskan begitu saja dan diberhentikan tanpa pemberitahuan oleh DPD Partai Demokrat NTT. Inilah substansi masalah yang selalu dipertanyakan para Ketua DPAC PD yang merasa dirugikan namun tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Bakomstra dan Pengurus DPD Partai Demokrat NTT sehingga harus dipertanyakan melalui media karena semua saluran komunikasi di DPD PD NTT buntu dan tertutup rapat.
Ketua Demisioner DPAC Wewiku – Kabupaten Malaka, Jonisius Bere Siri mengatakan hal itu kepada wartawan , Selasa (7/6-2022).
Jonisius mengatakan dirinya sangat kaget membaca edaran dari pesan Whatsapp yang isinya sebagai berikut”
” Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari Bakomstra DPD Demokrat NTT yang ditugaskan untuk menjaga komunikasi internal dan eskternal, sangat mengharapkan kerja sama kita semua sebagai Anggota Partai Demokrat NTT untuk tidak membuang isu ataupun memberikan pendapat ke media berita apapun tanpa koordinasi dengan Ketua DPD PD NTT, Sekretaris DPD atau para Wakil Ketua, atau Kepala Badan/Sekban. Imbauan ini mohon ditaati dan dilaksanakan sehingga agar tidak menimbulkan kegaduhan di media sosial.
Untuk hari ini, kami akan merekomendasikan kepada DPD atas nama 1. Ketua Demisioner DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sasitamean – Kabupaten Malaka, Nikolas Molo, 2. Ketua Demisioner DPAC Noemuti -Kabupaten TTU, Agustinus Sanam, untuk ditegur sebab telah karena menciptakan kegaduhan dalam pemberitaan.
Untuk isu apapun yang akan dilepas ke publik mesti berkoordinasi dengan Bakomstra sehingga dapat diolah dengan baik. Sekali lagi, ini harus menjadi atensi kita bersama. Hal-hal lain dapat ditempuh melalui mekanisme yang ada secara bijak dan benar. Salve”, demikian isi pesan yang beredar.
Dikatakannya, memperhatikan isi pesan diatas terlihat jelas Bakomstra DPD PD NTT mau menunjukkan kekuasaannya untuk menutup mulut para kader dan Ketua DPAC yang dizolimi agar tidak bersuara.
” Kami harus bersuara karena kami merasa dirugikan oleh DPD Partai Demokrat Pimpinan Leonardus Lelo. Sementara itu Bakomstra selama ini dimana saja sehingga tidak bersuara untuk kami di akar rumput?”
” Selama ini kami sudah berjuang tetapi DPD PD NTT seolah menutup hati dan mata untuk melihat dan mendengarkan suara kami di akar rumput. Bagaimana Partai Demokrat yang sangat Nasionalis ini menutup mulut kadernya untuk bersuara?”
” Kondisi ini patut disayangkan karena justru dilakukan oleh Kader Partai Demokrat yang dipercayakan untuk memimpin Partai Demokrat pada 22 Kabupaten/Kota di NTT”
‘ Hal diatas semakin menguatkan kecurigaan kami atas ketidak beresan didalam tubuh kepengurusan DPD PD NTT Pimpinan Leonardus Lelo dalam mengurusi partai sehingga menimbulkan banyak masalah di NTT”
” Kita harapkan DPP Partai Demokrat memberikan perhatian untuk Kepengurusan DPD PD NTT agar dievaluasi supaya tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan di Provinsi NTT”
Bakomstra dan Ketua DPD PD NTT belum berhasil dikonfirmasi ( boni)
