Radarmalaka.com, Jakarta – Terkait persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan Asy Syukri, mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta, Selasa, 11 April 2023.
“Tadi, kami diterima dengan baik oleh BPH Migas, yang mana dalam pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon, selaku Pelaksana Harian Direktur Bahan Bakar Minyak beserta jajaran,” kata Syukri, kepada Radarmalaka.com melalui pesan Whatsapp.
Pada pertemuan tersebut, kata Syukri, dirinya sudah menyampaikan persoalan Pertalite di Tambelan, karena menurut Syukri, Tambelan merupakan wilayah perbatasan terluar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Karena, Pak Jokowi sudah menyampaikan program BBM satu harga. Yang mana, BBM dari Sabang sampai Merauke harus mendapat kesamaan hak dalam satuan harga,” ujar Syukri.
Syukri mengungkapkan, bahwa harga Pertalite di Tambelan mencapai Rp16 ribu per liter, yang didatangkan dari Provinsi Kalimantan Barat.
Sebenarnya, lanjut Syukri, di Tambelan juga ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) satu harga yang mendapat jatah kuota, yaitu SPBUN Veros, namun, karena letak SPBUN ini berada di tengah laut, maka untuk menyuplai di darat, SPBUN tidak berani, karena takut melanggar aturan.
“Untuk itu, kami meminta kepada BPH Migas, berikanlah kita sebagai Pemerintah Daerah Diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi) dalam menyalurkan BBM jenis Pertalite ini ke darat,” ucap Syukri.
Sehingga, kata Syukri, jika ini terealisasi, kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang semakin ramai di Tambelan, kebutuhan mereka akan Pertalite bisa teratasi.
“Apalagi, jalur kapal roro sudah masuk ke Tambelan,” imbuh Syukri.
Syukri mengatakan, dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menyambut baik dan akan mengupayakan dan mencari aturan yang memang betul-betul jelas.
“Memang betul-betul tidak melanggar aturan. Sehingga, persoalan Pertalite di Tambelan ini bisa diatasi dengan baik dan bijak,” ujar Syukri.
“Kita masih menunggu, dan kita memang disarankan juga berkomunikasi dengan Pertamina Batam menyangkut teknis distribusi-nya, sehingga clear-lah persoalan itu,” kata Syukri.
Kunjungan DKUPP ke BPH Migas, ungkap Syukri, merupakan perintah dari Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan Bupati Bintan sudah menyiapkan surat kepada BPH Migas, agar persoalan ini (Pertalite di Tambelan) bisa dilaksanakan secara bijak tanpa melanggar aturan.
“Jadi, langkah-langkah yang sudah kita lakukan juga sudah kita sampaikan, bahwa kita sudah melakukan rapat bersama Satgas Migas. Kemudian, kita sudah paparkan bersama-sama dan kita sepakat, apa yang menjadi aturan dari BPH Migas akan kita laksanakan dan akan kita awasi,” ujar Syukri.
Yang terpenting, kata Syukri, Bupati Bintan sangat mengharapkan kepada BPH Migas, agar persoalan ini bisa dilaksanakan secara bijak dan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Walau bagaimanapun, masyarakat Tambelan harus mendapatkan kesamaan hak dalam mendapatkan BBM satu harga, khususnya Pertalite,” pungkas Syukri.
Sebelumnya, masyarakat Tambelan hanya bisa pasrah terkait harga Pertalite yang mencapai Rp24 ribu per botol air mineral ukuran satu setengah liter.
Menurut R, warga Tambelan yang tinggal di Kelurahan Batu Lepuk, dirinya terpaksa membeli Pertalite dengan harga yang cukup tinggi tersebut.
“Ya, mau gimana lagi, kalau tidak dibeli, susah kita jika ada keperluan ke tempat yang jauh. Kan saya pakai sepeda motor,” ujar R.
Camat Tambelan Baharuddin Ngabalin yang dihubungi Radarmalaka.com melalui pesan Whatsapp mengatakan, bahwa harga Pertalite di Tambelan Rp24 ribu per botol air mineral ukuran besar.
“Pertalite di Tambelan dari Kalimantan Barat, harga Rp24 ribu per botol Aqua besar,” kata Baharuddin, Ahad, 2 April 2023.
Editor: Budi Adriansyah
