Komisi 1 DPRD Malaka Desak Pemerintah Segera Copot Kabag Protokol Setda Malaka
Malaka – Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang bekerja di lingkup Pemkab Malaka diminta tidak menciptakan citra buruk bagi pemerintahan SN-KT yang selama ini berjuang untuk membangun Kabupaten Malaka.
ASN dan oknum pejabat yang selama ini merusak reputasi SN-KT supaya diperiksa. Bila terbukti bersalah dan melanggar aturan ASN supaya diberi hukuman termasuk melakukan pencopotan jabatan agar menjadi contoh dan memberi efek jera bagi para pejabat.
Khususnya perilaku menyimpang yang dipertontonkan Oknum Pejabat Kabag Protokol Setda Malaka, AN harus jadi atensi Pemerintahan SN-KT untuk diurus dan diperiksa. Bila terbukti melanggar aturan ASN maka harus dibina, dihukum termasuk dicopot dari Jabatannya.
Demikian intisari pendapat yang dihimpun media ini dari berbagai sumber, Senin ( 19/9-2022).
Wakil Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Markus Baria Berek kepada wartawan sangat menyayangkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oknum Kabag Protokol Setda Malaka terhadap salah seorang staf Bagian Pembangunan Setda Malaka. Peristiwa ini sangat mencoreng dunia birokrasi di Kabupaten Malaka dan tidak patut ditiru.
” Sebagai Wakil rakyat kita sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi, terlebih lokusnya di Kantor Bupati Malaka sebagai Pusat Penyelenggaraan roda Pemerintahan”
” Jangan anggap peristiwa ini biasa-biasa saja tetapi ini harus dilihat sebagai peristiwa luar biasa yang seharusnya tidak terjadi dalam dunia birokrasi”, ujarnya.
” Berita tentang pemukulan ASN ini sangat viral di media bukan hanya di Kabupaten Malaka tetapi sudah menyebar luas di Provinsi NTT dan Pusat bahkan seluruh Indonesia . Malaka terkenal bukan karena prestasi ASN tetapi justru karena perilaku oknum pejabat yang mencoreng nama baik pemerintah”, jelasnya.
Anggota DPRD Malaka dari Komosi 1 lainnya, Jemmy Koe kepada wartawan mengatakan hal senada.
” Kita minta Inspektorat harus proaktif memeriksa oknum pejabat yang melakukan pemukulan tersebut karena sangat mencederai birokrasi di Kabupaten Malaka”
” Kalau didiamkan akan memberikan citra buruk bagi pemerintah dan preseden buruk bagi penataan birokrasi di Malaka kedepan”
Dikatakannya, memperhatikan tindakan pemukulan staf bagian Pembangunan Setda Malaka oleh Kabag Protokol Setda Malaka, AN menunjukkan adanya arogansi pejabat terhadap para staf yang seharusnya tidak boleh dilakukan para pejabat.
” Perilaku pemukulan itu tidak bisa ditolerir karena melanggar UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan tidak menunjukkan etika sebagai seorang pemimpin”
” Kita minta supaya Pemerintah Copot saja pejabat ini karena mempertontonkan perilaku buruk dalam dunia birokrasi. Pemerintah jangan piara oknum-oknum preman dalam tubuh birokrasi karena bisa merusak tatanan yang sudah ada”
Seperti diberitakan media ini dan dilansir luas oleh pemberitaan media online bahwa Kabag Protokol Setda Malaka , AN diduga telah melakukan pemukulan terhadap staf Bagian Pembangunan Setda Malaka usai Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Realisasi Fisik dan Keuangan ( RFK) Januari -Agustus lingkup Pemkab Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis ( 15/9-2022) namun hingga kini belum ada upaya konkrit pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan kepada yang bersangkutan.
Sekda Malaka, Silvester Leto, SH hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (boni/tim)
