Malaka – Walau saat ini belum ada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang mendaftar di KPU Malaka namun belakangan ini semakin marak pertemuan-pertemuan politik di desa-desa yang disponsori oleh oknum-oknum ASN , Kepala Desa dan para Aparat Desa.
Secara terang-terangan oknum ASN, Kades dan Aparat Desa membentuk tim sukses ( kordes) untuk menggalang massa di desa-desa untuk mendukung figur-figur tertentu.
Terhadap fenomena diatas Ketua Missinas, Lodi Lukas kepada Wartawan di Betun, Sabtu ( 15/6-2024) meminta Bawaslu Makaka melakukan pengawasan terhadap ASN , Desa dan Aparat Desa agar tetap menjaga Netralitas dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dikatakannya, memperhatikan fenomena dan perkembangan di Kabupaten Malaka belakangan ini ada pergerakan dari oknum-oknum ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa yang membentuk tim sukses menggalang massa untuk mendukung figur-figur tertentu sehingga harus diantisipasi secara dini Bawaslu Malaka.
Dia mengatakan sesuai pantauannya di berbagai desa dan Kecamatan di Malaka ada beberapa modus yang muncul dipermukaan yang harus diantisipasi diantaranya :
Pertama, menggunakan kekuatan ASN/Teda/Kades dan Aparat Desa sebagai tim sukses .
Kedua, Galang kekuatan/massa melalui berbagai jenis bantuan pemerintah ( PKH, Bansos, Dana Desa)
Ketiga, menggalang kekuatan kelompok tani, kelompok tenun.
4.Tiap Sekolah ( SD/SMP) mereka rekrut 2 hingga 3 orang, dijanjikan untuk jadi calon kepala sekolah termasuk calon Camat/Sekcam.
Kelima, Menggunakan isu beasiswa bidikmisi untuk merangkul massa , bila tidak ikut diancam akan dihentikan termasuk dijanjikan beasiswa bagi kelompok pemilih pemula yang mau lanjut kuliah.
Keenam, Intimidasi bagi aparat desa yang tidak dukung figur tertentu bakal dipecat.
Ketujuh, Ancaman bagi desa/mantan desa yang ada temuan bila tidak dukung figur tertentu akan diproses hukum.
Kedelapan, Memanggil dan doktrinasi guru-guru untuk dukung paslon tertentu
Dikatakannya, dengan fenomena ini seharusnya Bawaslu Malaka segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelimir pelanggaran aturan yang akan berdampak pada kualitas Pilkada tahun ini.
Ketua Bawaslu Malaka, Nadap Bety kepada wartawan mengatakan netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Aparat Desa akan menjadi sentral perhatiannya karena sudah diatur dalam Undang-Undang.
Dia mengatakan terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa pihaknya sudah bersurat ke Bupati Malaka untuk mendapatkan perhatian bersama.
” Sesuai agenda, Bawaslu akan melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan dan Desa terkait netralitas ASN, Desa dan Aparat Desa. Kita masih rancang jadwal sosialisasi untuk turun ke setiap kecamatan dan desa lakukan sosialisasi”, ujarnya.
Dia mengatakan pada tahap awal Bawaslu akan lakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman keoada rakyat terkait Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa.
” Prinsipnya Bawaslu mengutamakan Pencegahan supaya tidak ada pelanggaran. Bila sudah sosialisasi tetapi tetap melanggar maka akan diproses. Apabila terbukti melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan, termasuk dipecat dan diproses pidana”, tandasnya. ( boni)
