ASN (Boleh = Harus) BERPOLITIK (Analisis Dari Segi Ilmu Hukum Legislasi) – oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum

Aparatur sipil Negara (ASN) setidaknya dalam bulan ini mendapat sorotan tajam dari segelintir masyarakat umumnya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara khusus. Sorotan tersebut disebabkan karena adanya diskursus dan paradoks pemikiran tentang makna ide dari frasa “Netralitas” untuk ASN. diskursus tersebut bertambah “Liar” ketika adanya implementasi yang menyesatkan atau penafsiran
yang di luar konteks terhadap arti sesungguhnya dari Netralitas itu sendiri.

Tambah kabur lagi ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten tertentu telah menafsirkan secara sendiri-sendiri berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan proses pilkada serentak pada September tahun 2020. Padahal
kita tahu dan paham penafsiran hukum yang benar hanya boleh dilakukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan lain haram hukumnya untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum (Reachsvinding).

Untuk mengantisipasi penafsiran yang tidak kontekstual dan tidak kontent terhadap suatu ketentuan perundang undangan yag berlaku, berikut ini akan diuraikan suatu analisis yang “Sophisticated” dan berdasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan perundang-undangan ( gesetzgebung wissenschaft) yang berlaku di Indonesia. Analisis ini setidaknya dapat menjadi acuan pemikiran (Term Of Reference) untuk semua stakeholder yang berkepentingan pada perhelatan Pilkada serentak di Indonesia pada September 2020. dengan demikian tahapan-tahapan proses Pilkada dapat dilalui dengan benar, konstruktif dan memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat, sebab membaca dan memahami ketentuan perundang – undangan yang berlaku haruslah memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan secara komulatif.

Bahwa semua pelaksana tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara apapun namanya di Indonesia harus mendasarkan orientasinya pada hirarki norma hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan mendasarkan pemahaman akan teori jenjang norma hukumnya Hans Kelsen yang dikenal dengan sebutan “stufen Theori” dan teorinya Hans Nawiasky dengan sebutan Die Theorie Vom Stufen Ordinnary Der Rechts Normen, para pembentuk undang-undang telah menetapkan hirarki peraturan perundang-undangan RI dengan tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah yaitu UUD, TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Pertauran Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Dalam ilmu hukum legislasi penetapan hirarki tersebut disebut limitative, yang artinya tidak ada lagi jenis peraturan perundang-undangan lain selain yang sudah ditetapkan.

Oleh Karena itu mari kita menganalisis peraturan perundang-undangan dalam proses pilkada melalui peraturan dalam berbagai jenis peraturan perundang- undangan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain adanya surat edaran, peraturan KPU, peraturan Bawaslu dan lainya yang tidak disebutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 dianggap hanya sebagai ketentuan pelaksanaan dan bukan sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
daya mengikat dan daya berlakunya limitatif kendati memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks ini berlaku asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Hukum yang tertinggi meniadakan Hukum atau ketentuan yang berada dibawahnya)

Pertama ; bahwa jika dianalisis dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi
(Grundnorm) tidak ada satupun pasal yang mengatur membatasi hak warga negara dalam hal berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Apalagi yang mengatur melarang setiap warga negara termasuk ASN untuk ikut berpolitik atau mengambil bagian dalam hal politik. Bahkan dijamin secara tegas dalam Pasal 28 I ayat 2 dan 3 bahwa setiap orang berhak aktif menyatakan pikiran, sikap dan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dengan demikian dalam konteks ini kita sudah Clear bahwa tidak ada larangan dalam hal berpolitik
bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya ASN.
Berdasarkan asas Lex superior Derogat Legi Inferiori, peraturan perundang-undangan yang di bawah UUD tidak boleh mengatur melebihi dan atau mengurangi apa-apa yang telah diatur dalam UUD.

Jika terjadi mengatur melebihi dan atau mengurangi maka
ketentuan tersebut harus dikesampingkan atau dianggap tidak ada atau dalam
bahasa hukumnya adalah harus batal demi hukum (Nietig Van Recht Wege).

Kedua ; Bahwa di bawah UUD terdapat ketentuan-ketentuan Hukum lain yang mengatur tentang eksistensi “ASN”. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 141 pasal tidak ada satu pasalpun yang melarang ASN untuk berpolitik. Lalu referensi mana yang digunakan penyelenggara pemilu untuk menyatakan bahwa ASN dilarang
berpolitik. Dalam Frame of Thingking dan Flow of Thingking sekalipun tidak ditemukan alasan orang menyatakan dalam UU ASN diatur bahwa ASN dilarang
berpolitik.

Ternyata setelah ditelusuri, bahwa dalam pasal 2 Undang –Undang
tentang ASN hanya diatur penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas “Netralitas” (pasal 2 Huruf F). Dalam Penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dimana letak kesalahan ASN jika ia berpolitik?

Penjelasan Undang-undang ASN tentang netralitas itu tidak menyatakan bahwa
ASN dilarang berpolitik. Jadi referensi peraturan mana yang dipakai Bawaslu atau penyelenggara Pemilu lain bahwa UU melarang ASN untuk berpolitik. Penafsiran demikian adalah sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan ilmu tentang “Interpretasi Hukum”.

Ketiga; bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pun tidak ada satu pasalpun dari 205 pasal yang diatur menentukan larangan bagi ASN untuk
berpolitik. Bahwa ada peraturan tentang partisipasi ASN dalam berpolitik sangat rijid dan sudah implisit dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pasal-pasal yang dijadikan rujukan Bawaslu (Seperti Malaka) seperti pasal 70,71 UU Nomor 10
tahun 2016 sangat tidak cocok alias salah penafsiran pasal oleh Bawaslu karena itu
berkaitan dengan sudah adanya pasangan calon. Jika belum ada pasangan calon maka pasal tersebut tidak boleh diterapkan. Inilah yang disebut berpikir sesat (Falacy Of Relevance) karena seenaknya mau menerapkan pasal tanpa membaca makna Bahasa hukum yang ada dalam pasal tersebut. Oleh karena itu pendidikan Hukum dan Legal Drafting harus menjadi bagian penting bagi siapapun ketika menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal dalam suatu Undang-undang.

Fakta Bawaslu salah menafsirkan Hukum dalam ketentuan Pilkada…. dengan tafsiran yang keliru terhadap PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin
PNS, PP 42 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak ada satupun pasal yang melarang ASN berpolitik. pasal 4 ayat 15 huruf d PP 53 tahun 2010 yang digunakan Bawaslu untuk menyatakan ASN berpihak dan tidak netral adalah penafsiran yang keliru dan menyesatkan. Karena pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika sudah ada
pihak-pihak yang telah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon.

Sedangkan ini belum ada penetapan pasangan calon. Dengan demikian penerapan pasal-pasal
peraturan perundang-undangan yang dilakukan bawaslu dalam konteks menyudutkan dan mengadili ASN adalah keliru dan tidak bernilai yuridis.

Oleh Karena Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu di daerah harus dibekali advokasi
atau kursus tentang pemahaman Bahasa hukum dan penafsiran hukum. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ASN dalam
berpolitik, berdemokrasi dan kesamaan di depan hukum (Equality Before The
Law).

Keempat; bahwa dasar hukum yang sekarang digunakan Bawaslu dalam menyudutkan eksistensi ASN seperti surat edaran dan peraturan Bawaslu harus
dilihat sebagai referensi untuk menjelaskan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ada bukan sebaliknya. Surat edaran adalah himbauan. Peraturan Bawaslu adalah rujukan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu sifat hukum surat edaran dan peraturan Bawaslu adalah
bukan imperatif dan koersif tetapi hanyalah ketentuan-ketentuan yang permisif mengatur secara internal untuk dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Dalam penelusuran sesuai ilmu perundang-undangan ternyata tidak ada .satupun yang secara jelas melarang ASN berpolitik. ASN boleh berpolitik dan .bahkan ASN harus berpolitik agar pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terlaksana.

Karena Politik ASN adalah Politik melayani bangsa dan Negara. Politik sesungguhnya adalah seni membangun Bangsa (The Art of Nation Development). Janganlah mencampuradukan pengertian-pengertian dari politik praktis, berafialiasi partai Politik, keberpihakan dengan pengertian politik karena antara politik sebagai terminologi dan politik praktis sangatlah berbeda secara fundamental. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!