Aksi Nakes Malaka Bukti Menegakkan Harga Diri

Aksi Nakes Malaka di Gedung DPRD Kabupaten Malaka belum lama ini harus dilihat sebagai upaya dan bukti untuk menegakkan harga diri sebagai Nakes.

Demikian pendapat yang disampaikan Pegiat Hukum Malaka, Primus Seran Taek kepada Wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka, Jumat (5/2-2021).

Dikatakannya, Polemik dan silang pendapat tentang aksi damai tenaga kesehatan (NAKES) Malaka yang tergabung dalam Perhimpunan Tenaga Lintas Profesi Kesehatan Kabupaten Malaka terus berlanjut, ada aroma nada tudingan dari Anggota DPRD Kabupaten Malaka yang di alamatkan kepada Aparat Kepolisian Resort Malaka, seolah-olah kurang tanggap dan kurang sigap bahkan didiskripsikan begitu jelas bahwa pihak aparat Kepolisian mengabaikan koordinasi anggota Dewan melalui sambungan langsung telepon.

Dijelaskannya, terlepas dari sejauh mana aparat Kepolisian dianggap tidak hadir pada peristiwa aksi damai tersebut, menarik untuk dicermati dari dua sisi yakni apakah demonstrasi ASN itu dilarang dan apa motivasi ASN bertindak demikian sehingga aksi mereka sontak dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa bagi sebagian warga dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Malaka.

” Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Demonstrasi atau meyampaikan pendapat dimuka umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998) dan secara konstitusional, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin melalui Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan demikian berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara”

” Dalam derap langkah pelayanan dan pengabdian seorang ASN telah diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU ASN mengenai nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku. Selain itu, setiap ASN harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin, yang memuat 17 kewajiban dan 15 larangan. Akan tetapi dari butir-butir regulasi tersebut, tidak ada satupun yang melarang seorang ASN mengutarakan pendapatnya dimuka umum”

Terkait aksi damai Nakes Malaka di gedung DPRD Kabupaten Malaka menurut Primus , dari aspek nilai dan tata krama sesungguhnya aksi damai tersebut patut diapresiasi oleh setiap orang yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat pada setiap individu. Jika ada pihak lain ; siapapun dia dan apapun pangkat dan kedudukannya melalui tutur kata dan perbuatan menghina kemanusiaan seseorang maka orang itu dan komunitas orang itu berhak membela diri untuk mempertahankan harkat dan martabatnya, salah satu cara untuk menembus barikade kebuntuan mereka-mereka yang berlindung dibalik pangkat dan kedudukannya sehingga tidak tersentuh oleh hukum, maka alternatif menyuarakan kontrol sosial oleh individu dan kelompok dijamin dan diberi ruang oleh hukum untuk dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat dimuka umum, sepanjang aksi itu tidak menyatakan permusuhan, penyalahgunaan kesempatan untuk melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut orang lain atau suatu golongan atau menghina aparatur negara yang karena kedudukannya merupakan simbol-simbol negara

Primus menjelaskan terkait penyampaian pendapat di muka umum  oleh kelompok Nakes di Malaka, sedianya secara prosedural wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok dan pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Akan tetapi hakekat dari pemberitahuan kepada Polri setempat adalah untuk melibatkan Kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan demonstrasi. Sepanjang pelaksanaannya tertib dan terkendali, apa yang dilakukan oleh kelompok Nakes Malaka untuk menegakan martabat kemanusiaan mereka sebagai pelayan masyarakat di garda terdepan pada era covid-19 ini, seharusnya tidak menjadi polemik bagi mereka yang memiliki nurani. ( boni)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *