Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Malaka selalu memberikan dukungan kepada Pemda Malaka melalui Dinas Pertanian untuk mengimplementasikan program unggulan Swasembada Pangan.
Dukungan yang diberikan berupa dukungan politik dan anggaran melalui APBD Kabupaten Malaka guna merealisasikan program unggulan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak -Kim Taolin.
Secara teknis Dinas Pertanian Malaka haŕus merespon dengan mendesign melalui program-program pro rakyat dan DPRD memberikan dukungan anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH mengatakan hal itu disela pelaksanaan Studi Banding Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka di Bogor, 7-12 November 2022.
Dikatakannya, program unggulan Swasembada Pangan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Malaka merupakan program yang bagus karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat sehingga harus diberi dukungan dalam hal penganggaranya.
” Setiap tahun DPRD melalui komisi, fraksi dan Paripurna DPRD selalu membahas dan mengalokasikan anggaran untuk urusan pertanian, tinggal saja dinas teknis mengeksekusi”, ujarnya.
” Stuba yang digelar Komisi 2 DPRD yang dihadiri juga mitra komisi dari Dinas Pertanian Malaka di Bogor merupakan upaya-upaya konkrit untuk mendukung pemerintah dibidang program Swasembada Pangan”, ujarnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka, Bernadette Luruk Seran kepada wartawan disela Stuba di Bogor mengatakan dari hasil stuba di Bogor ada beberapa hal yang bisa diadopsi Dinas Pertanian Malaka untuk mendukung program unggulan Swasembada Pangan di Malaka seperti Program Panca Karsa usungan Bupati Bogor diantaranya :
Pertama, sistim pengelolaan kartu tani dimana petani Malaka selama ini sudah milikinya tetapi faktanya mereka belum mengetahui fungsi kartu tani dimana bisa memudahkan petani untuk mengakses bantuan pupuk dan benih dari sumber pendanaan APBD dan APBN. Hal ini harus diinformasikan kepada petani.
Kedua, program petani milenial dikembangkan di Bogor dengan pertimbangan bahwa usia produktif petani ada batasnya sehingga perlu disiapkan petaninya untuk bergerak dibidang hortikultura dan pertanian terpadu sehingga layak diadopsi dinas pertanian Malaka.
Ketiga, Pembuatan Perda untuk lahan pertanian perlu didopsi untukmelindungi lahan-lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Dalam program swasembada pangan yang digelar menggunakan sistim intensifikasi dengan memanfaatkan lahan seadanya dan potensi lahan lain yang belum dioptimalkan. Pada tahun berikutnya bila pemerintah mau menambah luas lahan pertanian untuk diolah maka perlu ada perda untuk membatasi alih fungsi lahan di Malaka jadi perumahan atau perusahaan/pabrik.
Keempat, Pengolaan Alsintan yang perlu diadopsi yakni membangun UPT untuk mengelola semua peralatan pertanian.
Kelima, Pertanian terpadu perlu dibangun agar petani kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya untuk memajukan pertanian guna meningkatkan penghasilan petani.
Pertanian terpadu ini juga bisa membuka ruang sebagai agro ekosistim dan agro wisata. Untuk itu Dinas Pertanian Malaka harus berani mengirimkan petani untuk belajar pertanian terpadu dan saat kembali ke kampung bisa mengembangkan usaha pertanian terpadu yang difasilitasi dengan anggaran pemerintah sekaligus bisa menjadi demplot /pilot proyek yang bisa jadi sarana belajar bagi petani malaka.
Pemerintah dan DPRD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memprogramkan pelatihan bagi petani Malaka termasuk penganggaran untuk magang dan demplot saat mereka kembali dari magang.
Penyuluh dan penyuluh pertanian swadaya perlu ditingkatkan SDM nya dan difasilitasi agar mereka bisa bekerja secara profesional dan berkesinambungan dibidangnya.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka, Petrus Nahak kepada wartawan mengatakan salah satu ciri khas pertanian di Kabupaten Bogor yakni Brand Beras Carita Makmur sebagai produk unggulan hasil pertanian tanaman pangan di daerah itu.
” Di Kabupaten Bogor ada gerakan untuk beli beras petani Bogor dan sudah ada payung hukumnya dimana setiap bulan PNS di lingkup Pemkab Bogor harus membeli beras petani sebanyak 5 – 10kg/PNS”, ujarnya.
Terkait Petani Milenial Petrus menjelaskan bahwa di Kabupaten Bogor pemerintah menggagas untuk membangun petani milenial.
Dikatakannya, latar belakang munculnya petani milenial berawal dari faktor usia petani saat ini kebanyakan usianya sudah mulai tua dan produktivitasnya mulai menurun.
” Pemerintah memfasilitasi para milenial untuk bertani secara modern untuk meningkatkan hasil produksi yang lebih tinggi dan berkualitas”
” Petani milenial bukan hanya untuk kalangan orang muda saja, namun saat ini pemerintah kabupaten Bogor sudah membuat program pengenalan edukasi pertanian di sekolah sekolah, mulai dari Paud hingga SMA/SMK dengan nama
Eko edu Tourism”, bebernya.
Dikatakannya, dalam kunjungan lapangan di daerah Ciomas dengan lokus pada Saung Hijau
miliknya Dr. Sri Wahyuni, mantan dosen di IPB Bogor yang berhasil membuat contoh pertanian terpadu dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah.
Dr. Sri juga saat ini sebagai Staf khusus di Kementerian Pertanian sangat berhasil membuat contoh pertanian terpadu yang sudah dikunjungi lebih dari 100 Bupati di Saung Hijau miliknya, dan setelah itu beberapa daerah sudah membuat kerja sama dengan Saung Hijau dalam pengelolaan pertanian modern ala Saung Hijau.
” Ada tanaman hidroponik, peternakan sapi, ayam, domba. Ternak-ternak ini kotorannya diolah lagi menjadi pupuk padat/cair dan gas untuk kompor gas, traktor, genzet”, jelasnya.
Dr. Sri Wahyuni juga sudah mengunjungi 471 Kabupaten di seluruh Indonesia memiliki teknologi pertanian modern yakni
menyiram tanaman menggunakan teknologi Android.
Stuba yang digelar di Kabupaten Bogor dihadiri : Ketua DPRD, Adrianus Bria Seran, SH
Ketua Komsi II Ibu Bernadetha Luruk, Waket Komisi II Petrus Nahak, Sekretaris Komisi II Adrianus Nenometa
Anggota: Andreas Nahak Seran,
Marselina Febiyanti Fanu dan
Antonius Un ( boni)
