Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu mengkritisi dan mempertanyakan rangkap jabatan pada beberapa SKPD di lingkup Pemkab Malaka yang dinilai bisa mempengaruhi kinerja pada dinas-dinas tersebut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Malaka.
Dewan Henry meminta Pemerintah segera membuat kajian dan menempatkan pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan-jabatan yang lowong guna melancarkan semua urusan pada dinas yang bersangkutan.
Permintaan itu disampaikan Henry Melki Simu disela acara penyerahan LKPJ Bupati Malaka kepada DPRD di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka – Provinsi NTT , Selasa ( 12/4-2022)
Dikatakannya, memperhatian penataan birokrasi di Kabupaten Malaka dirinya melihat adanya rangkap jabatan pada beberapa dinas teknis sehingga berpotensi tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya pada dua instansi yang berbeda.
” Saya melihat ada rangkap jabatan diantaranya Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka merangkap jabatan sebagai Plt BP4D Kabupaten Malaka. Secara regulasi mungkin saja diperbolehkan tetapi secara etika pemerintahan tidak boleh karena ketika terjadi persoalan di BP4D lantas siapa yang harus melakukan pemeriksaan terhadap mereka sementara Inspekturnya orangnya sama”, bebernya.
” Rangkap jabatan itu terjadi juga pada dinas-dinas besar seperti Direktur RSUPP Betun merangkap Kadis Kesehatan, termasuk dinas Pertanian, Dinas P dan K Kabupaten Malaka. Sebetulnya ada apa ini. Apakah di Malaka tidak ada lagi pejabat yang ditempatkan untuk tangani dinas-dinas tersebut”, tanya Henry.
” Kami patut pertanyakan hal ini agar menjadi perhatian pemerintah dalam penataan birokrasi yang lebih baik kedepannya”, tandas Henry.
Terhadap pertanyaan Dewan Henry, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran,SH meminta agar pertanyaan tersebut bisa dipertanyakan dan dijawab Pemerintah dalam sidang komisi atau fraksi (boni)
