Radarmalaka.com, Tanjungpinang – Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni, menghadiri acara Central Strategic Workshop untuk persiapan Decision Point 2 kegiatan Option & Feasibility Study Good Practice Infrastructure Projects Program Hibah MCC Compact-2 di Hotel CK Tanjungpinang, pada Senin, 19 Februari 2024.
Dalam sambutannya, Misni menyampaikan bahwa Provinsi Kepri telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi penerima dana hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keterhubungan antar pulau yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang diketahui bersama, Provinsi Kepri memiliki 96% wilayahnya berupa lautan dengan luas total wilayah darat dan laut sekitar 425 ribu km dan tersebar dalam bentuk pulau-pulau kecil.
Provinsi ini memiliki jumlah 2.408 pulau, dengan 394 pulau yang berpenghuni, dan 22 pulau yang merupakan pulau-pulau terdepan yang menjadi acuan penarikan titik batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga.
“Kondisi geografis ini menjadi tantangan dan juga memberikan peluang bagi pemangku kepentingan dan investor untuk berinvestasi,” kata Misni.
Untuk memaksimalkan potensi kewilayahan tersebut, Provinsi Kepri harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada, salah satunya yaitu percepatan pembangunan infrastruktur guna peningkatan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
“Begitu juga dengan 4 provinsi lainnya seperti Sumatera Selatan, Riau, Bali, dan Sulawesi Utara, yang memiliki karakteristik khas daerah masing-masing untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan infrastruktur dan perekonomian wilayah,” ungkap Misni.
Dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah untuk menarik investasi strategis di 5 provinsi ini, para pemangku kepentingan dan tim konsultan Price waterhouse Coopers (PwC) telah melakukan kajian untuk proyek yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
Sebagai langkah pertama atas kajian tersebut di Provinsi Kepri, saat ini sedang dirumuskan beberapa opsi proyek untuk dapat mengoptimalkan manfaat proyek, yang mencakup beberapa aspek seperti peningkatan efisiensi logistik, memperkuat posisi Kota Tanjungpinang sebagai pelabuhan tradisional regional yang menyediakan layanan angkutan antar pulau, dan perlindungan kekayaan warisan budaya di sekitar pelabuhan.
Selain itu, dalam rangka memaksimalkan potensi kewilayahan ini, Pemerintah Daerah juga telah menetapkan Strategic Case pada Decision Point 1 yaitu: mengembangkan fasilitas pelabuhan terpadu dan efesiensi pelabuhan yang ada sambil memperkenalkan proposal bisnis baru yang layak secara ekonomi dan mendukung pengembangan pelabuhan dan menjaga karakter kawasan pelabuhan.
“Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi yang sesuai bagi masyarakat dengan mempertimbangkan arah pengembangan Tanjungpinang sebagai fokus pariwisata, serta keinginan untuk memusatkan kunjungan kapal tradisional ke Pulau Bintan pada satu kawasan yang terintegrasi,” ujar Misni.
Berdasarkan Strategic Case tersebut, beberapa intervensi telah direncanakan, seperti optimalisasi produktivitas pelabuhan dan penggunaan Pelabuhan Kuala Riau dalam memperkuat distribusi logistik dan transportasi pelabuhan rakyat, penyusunan rencana induk tata guna lahan yang efektif dan terintegrasi, dan pembangunan kembali Pelabuhan Kuala Riau sejalan dengan rencana induk tersebut.
Misni juga menyampaikan bahwa Decision Point 1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 untuk Provinsi Kepri, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, terutama pada kelengkapan data pendukung dan analisis kuantitatif untuk mendukung Strategic Case, analisis keterkaitan pelayanan Pelabuhan Kuala Riau dengan pelabuhan lainnya di Provinsi Kepri, dan interaksi atau relasi Pelabuhan Kuala Riau dengan kawasan pemukiman di sekitarnya. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat memperdalam proses penyiapan Decision Point 2.
“Pengembangan Pelabuhan Kuala Riau diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kapal penumpang Pelayaran-Rakyat (Pelra) dan penumpang dengan tersedianya dermaga tambat yang baik dan nyaman berupa dermaga apung yang responsif terhadap gender, aman dan nyaman untuk anak-anak, lanjut usia (lansia), dan orang dengan kebutuhan khusus,” ucap Misni.
Selain itu, diharapkan tersedianya ruang-ruang yang baik dan nyaman yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas perdagangan, ruang kebutuhan ibu dan anak, musholla, parkir, pergudangan, dan perkantoran dapat meningkatkan kualitas pelayanan kapal barang dan pemilik barang dengan lancar dan cepatnya kegiatan bongkar muat sehingga mempersingkat port stay di pelabuhan.
Pengembangan ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pergerakan lalu lintas di Central Business District (CBD) Kota Tanjungpinang dan menurunkan emisi gas dari kendaraan barang yang melayani kegiatan bongkar muat barang akibat efisiensi pergerakan kendaraan barang.
Misni juga berharap agar 4 provinsi lainnya mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah masing-masing provinsi agar dapat menjadi strategi untuk meningkatkan infrastruktur serta pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat.
Misni juga mengharapkan agar koordinasi dan kolaborasi bersama yang terbangun dapat terjaga dan berkelanjutan menuju Central Strategic Workshop menuju Decision Point 2, sehingga pengembangan Pelabuhan Kuala Riau di Provinsi Kepri dan juga pengembangan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Bali, dan Sulawesi Utara mampu memperkuat sistem transportasi dan logistik, terintegrasi, tanggap investasi, serta selalu berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat dan daerah dapat terwujud.
Editor: Budi Adriansyah
Sumber: Barenlitbang Kepri
