Radar Malaka, Batam – Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menerima kunjungan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam di Kantor Graha Kepri, Kota Batam, pada Jumat, 14 Maret 2025. Rombongan Kadin dipimpin langsung oleh Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajaguguk.
Turut mendampingi Nyanyang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri Aries Fhariandi, serta tim Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Provinsi Kepri yang terdiri dari Mukti, Rindo Purba, dan Deden Gunawan S. Sementara dari pihak Kadin hadir Ampuan Situmeang, James, Efendi, Frengki, Rina, dan Debora.
Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang menekankan pentingnya peran Kadin Kota Batam dalam pembangunan daerah.
“Keberadaan Kadin Kota Batam harus mampu berkontribusi lebih baik guna menunjang berbagai sektor pembangunan di Provinsi Kepri, terutama dalam pembangunan bidang ekonomi yang telah menjadi mitra pemerintah,” ujar Nyanyang.
Nyanyang menambahkan bahwa bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pihaknya terus berusaha mewujudkan Kepri yang sejahtera, maju, dan makmur.
Berbagai prioritas seperti kesehatan, pendidikan, investasi, ketenagakerjaan hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran akan difokuskan mengacu pada Asta Cipta Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengakui bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah, terutama terkait kebijakan ekonomi.
“Kadin berperan sebagai eksekutor pelaku ekonomi yang mampu memberikan efek berganda ke berbagai sektor,” kata Jadi.
Pada kesempatan tersebut, Jadi juga menyampaikan kepada Nyanyang beberapa persoalan yang sering dihadapi pengusaha, termasuk terkait kepabeanan, bea cukai, hingga permasalahan lalu lintas orang dan barang.
Disamping itu, disampaikan juga persoalan integrasi Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang melalui status Free Trade Zone (FTZ) yang sampai saat ini masih belum berlaku menyeluruh dan masih terbatas atau bersifat enclave.
Menanggapi usulan tersebut, Nyanyang memfokuskan pada permasalahan terkait status FTZ.
“Hadirnya pembangunan jembatan Batam-Bintan di satu sisi akan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian untuk kedua daerah. Karena itu, status Bintan dan Tanjungpinang harus bersifat menyeluruh agar dampak ekonominya dapat dirasakan secara luas,” ujar Nyanyang.
“Dan hal tersebut akan menjadi fokus kami untuk terus berkoordinasi ke pusat, untuk mencari cara agar status FTZ di BBK dan Tanjungpinang dapat menjadi menyeluruh,” tambah Nyanyang.
Tak lupa, Nyanyang juga berharap Kadin Kota Batam terus bersinergi dengan Kadin Provinsi Kepri. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang merata dan pesat.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Fik
