Malaka – Rakyat Perbatasan RI- RDTL harus berani melawan Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Sekolah dan para pejabat yang intervensi rakyat untuk mendukung paslon tertentu dalam pilkada Malaka 27 November.
Bila ada seperti itu supaya buat bukti photo, vidio untuk selanjutnya dilaporkan ke Tim Hukum SBS-HMS agar didampingi melaporkan di Bawaslu.
Untuk itu rakyat jangan takut tetapi harus berani melawan bila diintervensi, diancam karena itu kejahatan demokrasi.
Calon Wakil Bupati Malaka,
Henri Melki Simu ( HMS) mengatakan hal itu dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Ailala – Desa Alas Utara – Kecamatan Kobalima- Kabupaten Malaka – Provinsi NTT Perbatasan RI-RDTL, Sabtu (5/10-2024.
Dikatakannya, memperhatikan situasi dan perkembangan akhir-akhir ini di Kabupaten Malaka ada fenomena dan gerakan kuat dari paslon tertentu yang menggunakan para pejabat birokrasi, Kepala Desa, Aparat Desa, Camat, Kepala Puskesmas untuk memobilisasi dan mengintervensi masyarakat untuk mendukung paslon tertentu.
” Kita sudah deteksi dan kantongi data sesuai laporan dari masyarakat masing-masing desa. Kita himbau semua pejabat birokrasi, Kepala Desa, Aparat Desa, Camat, Kepala Puskesmas supaya stop intervensi masyarakat”, ujarnya.
” Jangan korban masyarakat untuk kepentingan sesaat dan jabatan tetapi ujung-ujungnya rakyat yang susah.
” Kalau ada kades dan kasek yang tekan rakyat maka harus dilawan. Bila selama ini tidak ada sentuhan dan perhatian maka harus ganti pemimpin dengan pilih dan menangkan SBS-HMS dalam Pilkada Malaka 27 November 2024″, tandasnya. ( boni)
