Malaka – Program Revolusi Pertanian Malaka ( RPM) yang diusung Bupati Perdana Malaka, Stefanus Bria Seran ( SBS) sangat bermanfaat bagi rakyat , sangat dinikmati rakyat karena rakyat berkelimpahan makanan.
Melalui program RPM lahan pertanian masyarakat diolah dan dimanfaatkan untuk menanam hasil pertanian dan setiap tahun para petani tersenyum bahagia berkelimpahan hasil pertanian.
Bila dibangdingkan Program Swasembada Pangan usungan Bupati SN ( 2021-2024) jauh dari harapan petani . Rakyat tidak mendapatkan asas manfaat dari program itu karena kurang mendapatkan perhatian dalam penganggaran untuk mengimplementasikan program tersebut.
Calon Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu mengatakan hal itu disela Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Desa Angkaes – Kecamatan Weliman – Kabupaten Malaka, Senin (30/9-2024).
Dikatakannya, sejak program RPM digulirkan Bupati Perdana SBS-DA ( 2016-2020) rakyat sangat menikmati program tersebut karena semua lahan pertanian rakyat diolah pemerintah daerah termasuk menyediakan benih unggul, pupuk dan obat-obatan sehingga mayoritas rakyat bisa mendapatkan hasil panenan yang berlimpah setiap musim panen.
” Ada yang kritik bahwa Program RPM habiskan uang banyak setiap tahunnya. Itu benar sekali karena sebagai daerah yang baru mekar SBS harus beli puluhan traktor lahan kering dan traktor lahan basah untuk membantu rakyat dalam hal pengolahan lahan.
Untuk pacul tanah rakyat pemerintah harus beli puluhan unit traktor termasuk untuk beli bibit unggul, pupuk, obat bagi rakyat tetapi semua hasil pananen dinikmati rakyat. Rakyat langsung mendapatkan asas manfaat dari program tersebut”, ujarnya.
Dibandingkan dengan Program Swasembada Pangan usungan Bupati SN (2021-2024) tidak ada kebijakan anggaran yang mendukung dan berpihak pada petani.
” Tahun 2021 sejak SN- KT Pimpin Malaka APBD Murni 2021 di Dinas Pertanian Malaka yang dialokasikan untuk kepentingan pertanian dipangkas dan dialihkan untuk program pembangunan fisik diluar dinas Pertanian . Anggaran di Dinas Pertanian Malaka hampir semuanya dipangkas termasuk biaya untuk pengolahan tanah rakyat, hanya disisakan biaya perjalanan dinas sehingga aktifitas di dinas pertanian nyaris lumpuh. Biaya untuk perbaikan traktor, BBM dan biaya operasional dipangkas dan dialihkan ke urusan lain diluar dinas Pertanian. Teda (operator traktor dan tenaga teknisi dipecat) . Sejak saat itu traktor milik dinas yang masih baik dioperasikan operator liar yang tidak kompeten sehingga traktor milik pemerintah terus rusak tanpa upaya perbaikan yang signifikan”, ujarnya.
Dikatakannya, kebijakan anggaran SN-KT itu terus berlanjut hingga tahun 2024, tidak ada kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan para petani.
” Urus pertanian itu dari hulu hingga hilir tetapi yang diurus SN-KT hanya hilir. Tidak urus pacul tanah rakyat dan siapkan saprodi pertanian yang memadai tetapi urus hasil panen rakyat untuk dijual pada pihak ketiga. Ini namanya tidak fair karena hanya pikir panen tanpa perhatikan proses produksi ( pengolahan lahan)”, bebernya.
Bilangnya Swasembada Pangan tetapi para kepala desa dan Bupati SN sibuk bagi beras untuk rakyat, Ini ilmu apa?”, bilangnya penuh tanya.
Dikatakannya, solusi mengatasi kesulitan masyarakat terkait masalah pertanian di Kabupaten Malaka yakni harus pilih Kepala Daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat dibidang pertanian yakni SBS-HMS yang mengusung berbagai program pro rakyat diantaranya dibidang pertanian ( boni).
