Untuk Mengetahui Karakter Seseorang, Beri Mereka Kekuasaan ( Abraham Lincoln)
Malaka – Kabupaten Malaka bukan tempat melatih para calon pemimpin untuk menakhodai daerah ini, tetapi rakyat harus cari dan pilih pemimpin yang paham urus rakyat melalui berbagai program yang diusung.
Dari ketiga Paslon Calon Bupati yang bertarung dalam Pilkada 2024 rakyat sudah mengetahui sepak terjang ketiga Calon Pemimpin karena sudah pernah berkuasa, rakyat sudah memberikan mereka mandat dan kekuasaan, tetapi hanya figur SBS yang memiliki komitmen untuk membangun untuk mensejahterakan rakyatnya.
Untuk Mengetahui Karakter Seseorang, Beri Mereka Kekuasaan ( Abraham Lincoln)
Tokoh Masyarakat Kecamatan Malaka Tengah, Hilarius Rahu mengatakan hal itu dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS bagi Warga dua desa Kecamatan Malaka Tengah ( Kamanasa- Harekakae) di Desa Kamanasa, Jumat (8/11-2024)
Dikatakannya, memperhatikan kampanye ketiga paslon dan debat ketiga kandidat di KPU terlihat jelas pemimpin mana yang benar-benar paham akan pekerjaan sebagai seorang Bupati dan wakil Bupati.
” Sebagai tokoh masyarakat saya hanya geleng-geleng melihat dan mendengar calon pemimpin yang hanya saling menyalahkan. Ini aneh, karena
Malaka bukan tempat bagi orang-orang untuk praktek dan belajar jadi pemimpin. Kalau itu yang terjadi maka kita ada dalam ketertinggalan”, ujarnya.
” Saya heran karena Malaka itu masih DOB sehingga seharusnya pemimpin prioritaskan membangun untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan habiskan uang rakyat untuk bangun gedung mewah yang hanya untuk melayani segelintir orang. Apalagi bangunan kantor itu gunakan dana DAU yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat”, bebernya.
” Bangunan kantor itu penting tetapi jangan gunakan DAU. Pemerintah harus gunakan dana DAK dari Pempus sehingga dana DAU dimanfaatkan untuk mengurus kesejahteraan rakyat, mengurus kantor-kantor agar bisa beroperasi melayani rakyat ( dana operasional kantor) serta meningkatkan sumber-sumber PAD Malaka. Kalau pemerintah bangun kantor dengan dana DAU menunjukkan pemimpin itu tidak paham urus anggaran daerah dan tidak ada jejaring di Pusat untuk akses dana Pusat. Jangan gaya-gaya dan makan puji dengan uang rakyat karena salah kelola maka rakyat yang susah seperti sekarang”, paparnya.
Dikatakannya, ada hal yang tidak boleh dilakukan calon pemimpin yakni salah berkomunikasi dihadapan Publik.
” Tidak boleh ada istilah bupati 1 dan bupati 2 karena itu bisa membingungkan dan
sama saja dengan bohongi rakyat. Itu sama saja dengan calon pemimpin yang tidak paham aturan. Di Pilkada 2020 dalam kampanye gunakan istilah yang sama dan wakil Bupati disebut Bupati 2 untuk Dapil 3 tetapi ternyata hasilnya mengecewakan rakyat di dapil 3″, imbuhnya.
” Main pecat 3. 388 teda itu tidak boleh apalagi dengan alasan pemborosan anggaran.
Itu uang rakyat, harus digunakan untuk rakyat karena untuk rakyat tidak ada kata pemborosan. Tugas pemimpin itu mengurus rakyat bukan membunuh rakyat melalui pemecatan teda itu”, tandasnya. ( boni)
