Kupang – Fraksi Partai Golkar Provinsi NTT terus perjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malaka melalui Sidang DPRD Provinsi NTT.
Ada beberapa point penting yang diperjuangkan Anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi NTT diantaranya anggaran untuk urusan Pertanian, Perbaikan Bendung dan Saluran Irigasi Benenai , Peningkatan Jalan Boas-Welaus dan Hak Guru di Kabupaten Malaka.
Demikian intisari pendapat yang disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Propinsi NTT yang disampaikan Anggota DPRD Prov NTT, Agustinus Nahak , belum lama ini.
Dikatakannya, memperhatikan
musim tanam tahun ini sudah dekat, untuk itu pemerintah perlu menyediakan peralatan pengolahan lahan secara gratis seperti yang telah dibuat pemerintah kabupaten Malaka selama ini.
” Sehubungan dengan adanya anomali perubahan iklim di NTT maka pemerintah perlu menyediakan bibit/ benih unggul bagi masyarakat terhadap perubahan iklim ini”, ujarnya.
” Sehubungan dengan upaya peningkatan produktivitas petani di Malaka maka pemerintah perlu menyediakan pupuk gratis untuk masyarakat. Selanjutnya pemerintah bersama OPD terkait perlu memperhatikan distribusi produk terutama tepat sasaran pada petani yang memiliki lahan olahan”, imbuhnya.
” Bendungan Benenai saat ini tidak dapat berfungsi optimal karena terjadi penumpukan material ( pasir-lumpur ) di dalam Bendungan sehingga pemerintah perlu melakukan pengerukan lumpur/ pasir agar lebih banyak menyimpan air. Pemerintah juga perlu memperbaiki saluran Irigasi Benanai yang rusak karena pada beberapa titik saluran itu
tidak berfungsi normal karena di beberapa tempat tembok- tembok saluran Irigasi mengalami keretakan/ patah dan rusak sehingga air tidak disalurkan secara maksimal ke petani”bebernya.
Dia mengatakan, terkait infrastruktur jalan, sehungan dengan kerusakan jalan yang sangat parah di jalan Provinsi dari Kabupaten Belu ke Malaka maka fraksi partai Golkar NTT meminta pemerintah segera memperbaiki terutama jalur Boas sampai dengan Welaus.
” Sehubungan dengan semakin dekatnya batas akhir penyaluran dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk kemiskinan ekstrim dan kategori penurunan Stunting pada 29 November maka pemerintah perlu memastikan penerima tepat sasaran by name dan by adress”, ujarnya.
” Dalam rangka upaya peningkatan SDM di NTT maka fraksi Golkar meminta agar pemerintah perlu memberikan hak yang sama untuk guru -guru di sekolah swasta agar bisa mengikuti test P3K seperti sekolah negeri dan pemerintah perlu memperhatikan penggajian tenaga guru yang penghasilannya masih dibawah Upah Minimum Provinsi ( UMP)”, tutupnya. ( boni)
