Malaka – Pembangunan Kantor Bupati Malaka harusnya menggunakan dana APBN yang diakses dari Pemerintah Pusat.
Pembangunan Kantor Bupati Malaka yang menggunakan dana DAU sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat karena dana yang seharusnya untuk mengurusi kesejahteraan rakyat dialihkan untuk bangun kantor.
Ini bukti nyata Pemimpin itu belum paham tentang anatomi APBD dan tidak bisa mengurus anggaran untuk percepatan kemakmuran rakyat Malaka.
Harusnya Pemerintah membangun jejaring di Pusat untuk mengakses anggaran guna pembangunan kantor di Malaka sehingga dana DAU bisa digunakan untuk mengurus hal-hal lain bagi rakyat.
Tokoh Masyarakat Malaka, Emanuel Makaraek mengatakan hal itu dalam Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS bagi Warga empat desa di Kecamatan Kobalima ( Desa Lakekun, Lakekun Barat, Lakekun Utara dan Babulu ) di Desa Lakekun, Senin (11/11-2024).
Dikatakannya, sebagai mantan Kadis Perbatasan Kabupaten Malaka dirinya sudah memberikan usulan kepada Bupati Malaka, Simon Nahak agar bisa mengakses anggaran Pusat untuk membangun Kantor Bupati tetapi tidak ditindaklanjuti padahal dirinya sudah memfasilitasi Bupati bertemu dengan pihak kementrian terkait.
” Saya sudah sampaikan ke Bupati SN bahwa ada 27 Kementrian dan Badan yang bertanggung jawab untuk membangun Malaka sebagai daerah perbatasan. Saya juga sudah sampaikan pakailah isu pengembangan kawasan perbatasan untuk cari uang di Pusat khususnya untuk bangun kantor tetapi rupanya tidak ditindaklanjuti Bupati SN. Terakhir yang kita dengar sudah bangun kantor dengan Dana DAU”, ujarnya.
” Harusnya dana DAU dioptimalkan pemanfaatannya
untuk menunjang pengembangan potensi daerah yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat seperti membangun pertanian terpadu ( pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan), membangun infrastruktur ekonomi dan membangun SDM, serta mendukung SKPD untuk meningkatkan PAD Malaka.
Selama empat tahun terakhir semua anggaran tersedot untuk bangun kantor sehingga semua urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat nyaris lumpuh karena alasan tidak ada anggaran. Hal itu terjadi karena pemimpinnya tidak paham urus anggaran dan tidak mampu mengakses dana dari pusat untuk bangun kantor”, ujarnya.
” Kalau Malaka mau maju kita harus pilih SBS-HMS karena memiliki pengalaman dibidang birokrasi, paham urus APBD dan memiliki jejaring di Provinsi dan Pusat terkait akses anggaran. Kami sudah kaji hanya figur SBS-HMS yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk membangun terutama bagi daerah baru seperti Kabupaten Malaka. Kondisi dan kebutuhan terkini, Malaka belum bisa dibangun orang swasta. Kalau dipaksakan maka prediksi saya rakyat Malaka akan tambah susah dan akan menderita berkepanjangan selama lima tahun kedepan bila tidak dipimpin SBS-HMS”, tandasnya. ( boni)
